Lampung, ditrinews.com – Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 secara keseluruhan berada dalam posisi berimbang.
Hal ini dikarenakan pada RAPDB TA 2022 terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 43.497.480.000,- (empat puluh tiga milya empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
“Dengan demikian pembiayaan netto pada RAPBD TA 2022 mengalami surplus sebesar Rp 39.997.480.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),” papar Bupati Tulang Bawang, Winarti, saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Tulang Bawang, Lampung, pada Selasa, 12 Oktober 2021.
Lanjutnya, Rapat Paripurna tersebut dilaksanakan guna Penandatangan Nota Kesepakatan dan Pengesahan Rancangan KUA, dana PPAS APBD TA 2022, serta Penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD TA 2022, dan Raperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan pengendalian Covid-19.
“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan dan tim anggaran pemerintah daerah (Pemda) yang telah bekerja keras membahas rancangan kebijakan umum APBD, serta rancangan prioritas dan platform anggaran sementara APBD TA 2022,” ucap Bunda Winarti sapaan akrab Bupati.
Menurutnya, proses ini sangat penting dan strategis bagi kesinambungan pembangunan daerah yang akan kita rencanakan pada tahun 2022 mendatang.
Dalam penyajian RAPBD TA 2022 ini, tentu saja mengedepankan aspek transfaran, akuntabel, efektif, dan efisien, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah di Tulang Bawang semakin baik.
Mantan Ketua DPRD dua periode ini mengatakan, adapun program-program strategis yang direncanakan dalam RAPBD TA 2022 antara lain:
Lanjutan pelaksanaan 25 Program Bergerak Melayani Warga (BMW), penyelesaian jalan strategi Unit II dan Rawa Pitu, serta peningkatan/perbaikan jalan strategi yang tersebar di 15 Kecamatan.
Adapula pelayanan publik di tingkat Kecamatan dengan diwujudkannya BMW Mini Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kecamatan Banjar Agung.
Selain itu, perencanaan feasibility study bersama Universitas Gadjah Mada (UGM), masterplan dan analisis mengenai dampak lingkungan terkait rencana pembangunan RSUD tanpa kelas, dan fasilitas permodalan UMKM melalui bantuan gerobak.
“Proses penyusunan APBD TA 2022 juga tidak terlepas dari RPJMD dan RKPD, serta memperhatikan berbagai aspirasi dari masyarakat yang terangkum dalam Musrenbang, maupun hasil reses anggota DPRD,” kata Winarti. (Ags)