Jakarta, ditrinews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) virtual sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengatakan KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 20 persen pada sembilan sektor strategi. Sektor tersebut yakni pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan olahraga.
“Penerima konsesi adalah penyandang disabilitas yang memiliki Kartu Penyandang Disabilitas. Bisa disebut juga KPD,” ucap Saifullah atau bisa dipanggil Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (30/07/2026).
Gus Ipul menjelaskan, KPD diterbitkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut, terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke Data Nasional Penyandang Disabilitas (DNPD).
“Dari hampir 15 juta penyandang disabilitas yang ada di DTSEN itu, kemudian kita lakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Alhamdulillah, per hari ini sudah lebih dari 4 juta telah terverifikasi dan diterbitkan kartu penyandang disabilitas,” paparnya.
Menurut Mensos, masyarakat dapat mengecek status KPD melalui aplikasi Cek Bansos atau laman https://cekbansos.kemensos.go.id. Penyandang disabilitas yang belum terdaftar, dapat mengajukan pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG di Kelurahan, maupun layanan Kemensos.
“Selama masa transisi, penyandang disabilitas yang belum memiliki KPD tetap datat memperoleh konsesi. Mereka dapat menggunakan surat keterangan disabilitas dari fasilitas kesehatan atau dokumen lain yang sebelumnya telah diakui,” imbuh Gus Ipul. (*)



